Header Ads

Pertamax, Kok Maksain Banget Sih?!

Oleh: Nurbowo, wartawan dan social worker


Sebentar lagi, biar butut kayak apa, motor ente tidak boleh minum bensin premium, Bro. Sebagai gantinya, silakan nenggak pertamax yang harganya lebih mahal Rp 2000 per liternya. Kalau ente gak mau? Ya, berlakulah hukum kelangkaan barang pada premium, alias harganya dinaikin.
Demikianlah, menurut pengamat politik-ekonomi Ichsanuddin Noorsy.  ‘’Ini memperlihatkan pemerintah sudah didikte asing agar subsidi BBM dihapus,’’ tandas Bang Ichsan yang Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik itu.

Didikte asing bagaimana kamsud-nya?
You know Bro, dasar penetapan harga BBM pemerintah adalah UU no. 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2, yang bunyinya: “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Nah, persaingan itu merujuk pada New York Mercantile Exchange (NYMEX).


Lho, kok New York?
Iya dong, kan there’s no such free-lunch. Tidak ada makan siang gratisan. Amerika sudah ngasih ribuan dolar buat penyusunan UU Migas No 22/2001. Imbalannya, ya AS ikutan menyusun dan mengarahkan isi UU itu. Seperti ditulis dalam situs www.usaid.gov
Tahun 2001 USAID mengucurkan 850.000 USD ke LSM-LSM dan Universitas-Universitas untuk kampanye energi seperti “Penghapusan Subsidi Energi”. Hasilnya antara lain, iklan segambreng di Kompas yang disponsori dan  difasilitasi LPEM-FEUI dan Freedom Institute, yang menampilkan 36 pemikir agama dan ekonomi liberal seperti: Ulil Abshar Abdalla, Luthfi Assyaukanie,  Hamid Basyaib, Sofyan Wanandi, Hadi Soesastro, Lin Che Wei, M. Chatib Basri, dan Rizal Mallarangeng, bahwa subsidi BBM hanya dinikmati orang kaya.
Pada 2003, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan dalam UU no 22/2001 itu karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tapi Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004, pasal 27 ayat (1), tetap saja mempertahankan klausul yang menghamba pada kepentingan asing tersebut.
Buat justifikasi, iklan Depkominfo di TV pun menampilkan taushiyah Abdullah Gymnastiar yang meminta rakyat sabar dan berkorban menghadapi kenaikan harga BBM 2005. Tarpaksa atau tidak, Aa Gym telah mencatatkan diri sebagai salah satu pendukung kenaikan harga BBM. Padahal, Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam at-Tirmidzi sudah memperingatkan: "Akan datang penguasa fasik dan zalim, maka siapa yang percaya pada kebohongannya dan membantu kezhalimannya, dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tak akan masuk surga".

Seharusnya bagaimana dong?
BBM, adalah salah satu hajat hidup ummat. Karenanya, sistem pengelolaan BBM, gas, batu bara dan energi lainnya harus dipegang negara untuk kepentingan rakyat. Nyatanya, seperti dikemukakan Ketua Serikat Pekerja Pertamina, Abdullah Sodik, sebagian besar minyak dan gas Indonesia dikuasai asing. Tercatat dari 60 kontraktor, 5 di antaranya dalam kategori super major, yakni ExxonMobil, ShellPenzoil, TotalFinaEIf, BPAmocoArco, dan ChevronTexaco, yang menguasai cadangan minyak 70 persen dan gas 80 persen. Selebihnya masuk kategori Major, seperti Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, yang menguasai cadangan minyak 18 persen dan gas 15 persen. Sedangkan perusahaan independen menguasi cadangan minyak 12 persen, dan gas 5 persen.
Karena itu, seperti diusulkan Ekonom Tim Indonesia Bangkit, Dr Hendri Saparini, pemerintah harus melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak asing. Lha wong Inggris saja berani melakukan nasionalisasi perbankan, kok. Apalagi Presiden Hugo Chavez dan Evo Morales di negaranya masing-masing.
Langkah selanjutnya adalah menghentikan pembayaran utang najis dan bunganya, yang selama ini menggerogoti APBN. Sedang winfall profit dari hasil kenaikan minyak dunia saat ini, digunakan untuk menutupi apa yang selama ini disebut sebagai subsidi BBM.
Memang, langkah revolusioner ini hanya mungkin dilakukan setelah Indonesia direvolusi menjadi negara yang berdaulat dan merdeka ‘’atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa’’.

Konkretnya seperti apa?
Hasil survei Gerakan Mahasiswa Nasionalis di kampus-kampus utama di Indonesia tahun 2006 mengatakan, 80% mahasiswa menginginkan syariah Islam diterapkan.
Survey Roy Morgan Research pada Juni 2008 menunjukkan: 52% rakyat Indonesia menuntut penerapan syariah Islam. Bahkan hasil penyigian SEM Institute tahun 2008 menyebutkan dukungan umat terhadap penerapan syariah Islam mencapai 83%.
Itu sejalan dengan hasil Survei WorldPublicOpinion.org bekerjasama dengan University of Maryland Amerika di empat negara Islam (Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Maroko) pada Desember 2006 hingga Februari 2007. Khusus di Indonesia, survei menunjukkan 53% responden menyetujui pelaksanaan syariah Islam.
Penyigian Setara Institute pada 2010 terang benderang menyebutkan, 35% responden menginginkan Khilafah Islamiyyah.

Driser, kerasa banget kalo sistem kapitalisme liberal yang dipake pemerintah buat ngatur negara ini bikin rakyat sengsara tiada akhir. Udah tahu BBM jadi urat nadi ekonomi rakyat, bukannya dimurahin malah dijual ke pihak asing. Kalo kapitalisme nggak peduli dengan kepentingan rakyat, buat apa dipertahankan. Seperti data survey di atas, saatnya syariah Islam mengatur negeri ini dalam bingkai negara khilafah.[]
Diberdayakan oleh Blogger.